Rabu, 18 April lalu bertempat di gedung PKK Kebumen, Gampil melaksanakan evaluasi musrenbang kabupaten 13-14 Maret lalu. Tujuan pertemuan tersebut sebagaimana disampaikan Borni selaku fasilitator pertamuan tersebut tidak lain adalah untuk menemukan kekurangan dan kelebihan pelaksanaan forum musrenbangkab. Selian itu, tambahnya pertemuan tersebut juga menjadi media konsolidasi bersama antara masyarakat sipil yang diwakili Gampil dan warga dampingannya, DPRD dan pemerintah untuk bersama-sama memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran yang saat ini dan kelak akan berjalan.
Menurut salah astu peserta dari dinas kesehatan, Cokro menyampaikan secara normatif sebenarnya musrenbangkab sudah berjalan ideal. Artinya aspiratif dengan menghadirkan berbagai stakeholder pemerintah yang ada. Sayangnya musrenbangkab belum mampu mengakomodir semua kepentingan masyarakat. Hal ini menurutnya dikarenakan rentan waktu pelaksanaan yang terbatasa. Baginya musrenbang tidak cukup dilaksanakan satu atau dua hari. Tapi, kalau musrenbangkab dilaksanakan lebih dari dua hari dibutuhkan konsistensi semua pihak agar forum tersebut maksimal. Karena di forum tersebut pembahasan program-programnya tentu harus mendalam, imbuhnya.
Berbeda dengan Cokro, Muhni peserta wakil dari dinas Perindagkop malah mengkritik forum musrenbangkab yang telah memangkas anggaran program di dinas tempatnya bekerja. Menurutnya kalau pemerintah mau mengakomodir seluruh usulan yang bersangkutan dengan ekonomi khususnya di dinas Perindagkop maka dibutuhkan anggaran kurang lebih 4 milyar. Sedangkan karena pagu anggaran indikatif untuk perindagkop sangat mimim yaitu hanya 3,3 milyar. Dari total anggaran yang diterima dinas tersebut, alokasinya adalah untuk belanjan langsung hanya 900 juta dan dibagi untuk tiga bidang kerja. Praktis masing-masing subdinas hanya mendapat kucuran dana untuk programnya sebesar 300 juta. Sedangkan hampir 500 juta dari total anggaran dialokasikan untuk untuk biaya perjalanan dinas dan pengadan kendaraan dinas. Sudah begiu kemarin Bappeda menginstruksikan untuk mengurangi anggarannya sebesar 145 juta karena kondisi ksuangan daerah yang mengalami defisit.
Anwar arafat dari LSM Tanah Air yang juga tergabung dengan GAMPIL (Gabungan Masyarakat Sipil), mengemukakan kritiknya pada forum-forum perencanaan seperti SKPD. Pengalamannya mengatakan bahwa peserta-peserta forum SKPD dari masyarakat sipil yang disetujui untuk menjadi tim perumus dan delegasi forum dimusrenbang kabupaten tidak pernah dilibatkan dalam perumusan hasil SKPD. Akibatnya, masyarakat sipil tidak bias mengawal usulan masyarakat bawah secara maksimal. Bahkan dia mencurigai dinas-dinas telah menyiapkan tim perumus bayangan yang sudah ada klik dengan dinas. Selain Anwar juga kesal dengan sikap pemerintah yang tidak transparan berkaitan dengan pagu indikatif dan dana-dana dari pusat untuk daerah. Tentunya ini merusak perencanaan di tingkatan bawah, ini digelapkan atau memang gelap, tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa tindak lanjut yaitu GAMPIL (Gabungan Masyarakat Sipil) akan membuat naskan akademik tentang kritik proses perencanaan yang dilakukan pemerintah Kebumen dan disertaio rekomendasi-rekomendasi pada pemerintah untuki memperbaiki sistem perencanaan dan perencanaannya di kemudian hari. Gampil juga berencana untuk bertemu Bupati, Bappeda dan dinas-dinas terkait untuk mengecek dan mengawal usulan bawah yang terjaring di musrenbangkab agar tidak menguap. Rencananya agenda tersebut akan dilaksanakan bulan Mei ini. Rencana tindak lanjut ini teruingkap pada sesi diskusi yang dipandu Anang Sabtoni dari IRE.
Sebagai penutup acara Rahmanadi berkenan memimpin penutuopan dengan membaca doa. Dia berharap Gampil akan terus tegar dan konsisten memberdayakan masyarakat peduli dengan anggaran daerah yang notabenenya adalah uang rakyat juga (born).
No comments:
Post a Comment