Langkah Pengawalan Gampil Pasca Musrenbangkab Kebumen

Bertempat di ruang pertemuan sekretariat Gampil (27/4) selepas sholat Jum’at Gampil mendiskusikan bagaimana caranya mengawal perencanaan usai musrenbangkab. Strategi pengawalan yang sempat muncul pada forum evaluasi musrenbangkab minggu lalu dipertajam lagi. Hal ini dimaksudkan agar dalam mengawal usulan masyarakat miskin yang telah diperjuangkan pada level perencanaan lalu benar-benar tercover dalam RKPD.

Menurut sumber yang dapat dipercaya di pemkab dan DPRD, pembahasan RKPD akan selesai pada bulan Mei. Dengan demikian pembahasan KUAPBD 2008 akan dilaksanakan pada bulan Juni, kalau tidak mengalami kemoloran. Hal tersebut disampaikan Borni yang menjadi fasilitator pada pertemuan tersebut. Hal senada juga diungkapkan oleh Sholahudin yang mengatakan bahwa jeda waktu paska Musrenbangkab ini harus benar-benar dimanfaatkan Gampil untuk mengawal usulan-usulan yang diperjuangkan di musrenbangcam, forum SKPD dan Musrenbangkab. Karena kalau tidak, imbuhnya, jeda waktu tersebut dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu untuk memasukan agendanya dalam RKPD. Sholahudin menandaskan bahwa kalau usulan sudah masuk di draft RKPD maka peluang untuk menjadi kebijakan pembangunan 2008 sudah mencapai derajat 70%. Dengan demikian sulit bagi Gampil untuk mendorong keberpihakan RKPD 2008 pada usulan masyarakat bawah.

Aris Panji, yang didaulat sebagai orang yang paling bijak dalam pemikiran atau etika politiknya oleh kawan-kawan Gampil, kepentingan masyarakat miskin yang telah diperjuangkan di forum-forum perencanaan pembangunan akan tergusur oleh aktor-aktor tertentu dengan memanfaatkan rentang waktu sekarang. Menurutnya, saat ini adalah waktu bagi mereka untuk saling melakukan negosiasi. Dengan wajah penuh keraguan, Aris melanjutkan argumentasinya, ”kalau masyarakat sipil luput mengawalnya, wah saya tidak bisa jamin kalau kepentingan masyarakat miskin terakomodir dalam, jangankan APBD 2008, di RKPD pun saya sangsi”.

Setelah perdebatan berlangsung cukup lama, diskusi mengalir pada wacana inti yakni menyusun strategi dan taktik pengawalan siklus perencanaan paska musrenbangkab. Junaidi yang datang terlambat menyarankan agar Gampil merumuskan targetnya. Menurutnya sebagai strategi pengawalan perlu diturunkan pada kegiatan-kegiatan yang lebih konkrit. Ia merekomendasikan perlua adanya aksi kunjungan ke pihak-pihak eksekutif baik Bappeda atau pun Dinas selaku pemangku tanggung jawab SKPD. Kunjungan ini sangat penting untuk melakukan lobi dengan pihak pemangku kebijakan yakni pemerintah. Dengan argumentasi yang takn jauh beda dengan Junaidi, Gunung –koordinator program FP2KK- memperkuat argentasinya dengan menyodorkan reasoning bahwa lobi sangat setrategis untuk ditempuh guna memastikan apakah usulan-usulan Gampil masuk atau tidak di RKPD 2008 ini. Sembari menyampaikan target tersebut, kegiatan ini juga menjadi media bagi Gampil untuk menyampaikan rekomendasi-rekomendasi konstruktif Gampil atas hasil evaluasi perjalanan siklus perencanaan di Kebumen. Harapannya, pemkab Kebumen bersedia melakukan kritik dan otokritik serta memperbaiki sistem perencanaan dan pengangguran ke depan.

Selanjutnya Junaidi menambah argumentasi Gunung. Menurutnya, Gampil juga perlu membangun kesepakatan dengan pihak-pihak dinas terkait untuk mengawal proses lanjutna jikalau usulan-usulan tersebut tercover atau tidak. Kalau yang jelas tercover harus kita kawal sampai benar-benar lahir di APBD 2008 nanti. Jika memungkinkan Gampil terlibat dalam mengawal implementasinya demi keberhasilan program tersebut. Untuk usulan yang tidak tercover nantinya, Junaidi mengajak Gampil untuk mencoba malakukan lobi sebaik mungkin hingga tercover di RKPD 2008.

Rahayu dalam kesempatan tersebut juga merekomendasikan usulan agar Gampil melakukan lobi juga kepada DPRD dan anggota-anggota dewan sesuai dengan daerah pemilihannya. Ini penting dilakukan, karena menurutnya, selain agar Gampil mendapat asupan energi dari lembaga legislatif juga mempresisikan usulan masyarakat yang terjaring melalui siklus perencanaan yang diselenggarakan pemerintah dan usulan yang terjairng pada kegiatan Jaring Asmara.

Diakhir pertemuan forum menyepakati agenda-agenda pengawalan dalam waktu terdekat sebagai berikut; 1) kunjungan ke Bappeda dan ke 5 SKPD yaitu Dinas Pertanian, Dinas Perindagkop, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan serta Dinas Kimprasda. Kegiatan visit to SKPD ini, Gampil akan mengutus delegasinya seperti Sholahudin dan Usman ke dinas Kimprasda, Anwarudin dan Rahayu ke dinas P dan K, Rahmanadi dan Amin Yasir di tambah perwakilan dari FKIK Kebumen ke dinas Perindagkop, Wibisono dan Gunung ke Dinas Pertanian, sedangkan Nunung dan Irma akan melobi Dinas Kesehatan. Waktu kunujungan ke Bappeda direncanakan pada Rabu, 2 Mei 2007. sedangkan kunjungan ke SKPD menyesuaikan hasil pertemuan dengan Bappeda. Mengingat 2 Mei adalah tangal pengajuan audiensi Gampil pada pihak Bappeda. 2) Udiensi dengan DPRD. Gampil mendambakan pihak DPR meloloskan permohonan ageda ini dengan mempertemukan semua Komisi dengan Gampil. 3) Setelah audiensi secara kelembagaan dengan DPRD, Gampil hendak menindaklanjutinya dengan kunjungan ke anggota-anggota dewan di beberapa daerah pemilihan. Beberapa anggota dewan yang direncanakan akan dikunjungi yaitu Slmaet Marsum, Sri Hari Susanti, Sri Hasmini ketiganya dari panggar legislatif. Selanjutnya Agus Suprapto dan Wahid Setiawan akan dikunjungi untuk menyampaikan isu-isu yang berkaitan dan ekonomi. Dian Lestari Subekti pertiwi dan Heru Budianto masing-masing akan dikunjungi untuk menyampaikan isu-isu yang terkait dengan kesehatan dan pendidikan.

Dalam pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan pelaksanaan pelatihan Budget Tarcking. Gampil merencanakan agenda tersebut akan dilaksanakan pada 18 – 19 Mei 2007 di Benteng Van Der Wick. Sebagai media pembekalan pengetahuan dan skil Gampil dalam memperkuat posisinya sebagai organ sosial yang memperjuangkan aspirasi akar rumput di bidang perencanaan dan anggaran, kelompok masyarakat sipil ini akan menindaklanjutinya dengan gerakan riil yaitu penelusuran pemakaian anggaran dari APBD 2006. (neo)